Wednesday, July 16, 2014

Rapat Pleno KPU Pusat Tgl 22 Juli 2014 Menentukan Nasib Bangsa

author photo
Hasil Hitung cepat sudah keluar. Dan Sekarang muncul pula hasil Real Count versi relawan yang secara ilmiah dapat di cek  dan diverifikasi yaitu di Kawalpemilu.org, walaupun ada pula yang tetap tidak percaya dengan real count versi "swasta" ini. Mending nunggu yang versi Negri aja atau versi KPU tanggal 22 Juli Nanti.

Kalau disuruh memilih yang "swasta" atau yang "negri". maka akan sangat tergantung dengan pengalaman pribadi masing-masing. Kalau saya sih udah males dengan segala sesuatu yang berbau negri, wong isinya koruptor semua, semua bisa dibeli lho.

Saya lebih percaya swasta, audit keuangan aja bagusan yang swasta. Nah lho..

Masalahnya MAU TIDAK MAU kekuasaan NEGARA sekarang ini dipegang oleh 7 kurcaci.. eh anggota KPU ini.

Berikut nama-nama Anggota KPU pusat atau Komisioner KPU periode 2012-2017

    Ketua: Husni Kamil Manik, S.P., Anggota KPU Sumatera Barat.
    Ida Budhiati, S.H., M.H., Ketua KPU Jawa Tengah.
    Sigit Pamungkas, S.IP., MA., Dosen FISIPOL UGM Yogyakarta.
    Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA., Anggota KPU Jawa Timur.
    Dr. Ferry Kurnia Rizkiyansyah, S.IP., M.Si., Ketua KPU Jawa Barat.
    Drs. Hadar Nafis Gumay, Pegiat LSM/Direktur Eksekutif Centre for Electoral Reform (Cetro).
    Juri Ardiantoro, M.Si., Ketua KPU DKI Jakarta.

Pertanyaannya adalah bagaimana cara menyuap mereka? Apakah mereka bebas kepentingan?
Waw jangan suudzon dulu.. Ya jelas suudzon wong KPU itu punya sejarah kelam ..sangat kental dengan bau korupsi.
Pada awal 2005, KPU digoyang dengan tuduhan korupsi yang diduga melibatkan beberapa anggotanya, termasuk ketua KPU periode tersebut. Trus gimana dengan Anggota KPU sekarang?

Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut :

    Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum;
    Menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum;
    Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS;
    Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan;
    Menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II;
    Mengumpulkan dan mensistemasikan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum;
    Memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.

Dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 terdapat tambahan huruf:

    1. Tugas dan kewenangan lainnya yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

Sedangkan dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tersebut juga ditambahkan, bahwa selain tugas dan kewenangan KPU sebagai dimaksud dalam Pasal 10, selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah Pemilihan Umum dilaksanakan, KPU mengevaluasi sistem Pemilihan Umum.
Saya tidak akan menuduh KPU korupsi, tapi saya mendorong agar pemilu meminimalkan faktor manusia yang selalu punya khilaf dan dosa.. Gimana caranya.. yang electronic vote.. wong anggarannya aja trilyunan kok masih pake kertas..





bisnis syariah

This post have 0 comments


EmoticonEmoticon

Next article Next Post
Previous article Previous Post

Advertisement